Konsep Gerakan Literasi Masyarakat

Tweetilmu.web.id - Sebagai sebuah istilah, Gerakan Literasi Masyarakat terbilang baru. Istilah ini hampir bersamaan dengan munculnya Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Keluarga, Gerakan Literasi Masyarakat, yang mengerucut ke dalam “rumah besar” yaitu Gerakan Literasi Nasional (GLN) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 045/P/2017 tentang Kelompok Kerja Gerakan Literasi Nasional.

Tiga ranah ini merupakan implementasi semangat “Tripusat” tentang pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Namun dari sisi perkembangannya di masyarakat, dan jika meluaskan makna “gerakan” maka GLM sudah berjalan lama seiring dengan bertumbuhnya kepedulian masyarakat terhadap literasi, terutama dilihat dari konsep literasi baca-tulis.

Di dalam perjalanannya, terutama yang berkaitan dengan Gerakan Literasi Masyarakat, ada banyak pengistilahan yang dipakai, mulai dari Komunitas Literasi, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Baca, Pustaka Bergerak, dan lain sebagainya.

Pengistilahan yang beragam itu jika dilihat dari sisi postif, itu artinya tumbuhnya kepedulian dari masyarakat untuk membentuk dan menggagas secara komunal yang berkaitan dengan penumbuhan minat baca.

Namun dari sisi historis dan penyebarannya, Taman Bacaan Masyarakat lebih familiar dan dikenal publik, terutama jika merujuk pada Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, “Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca."

Dalam hal ini, institusi formal seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perpustakaan Nasional serta kementerian lain yang terlibat dan punya kewajiban dalam menumbuhkan budaya baca.

Begitupun dengan para pegiat literasi yang ikut terpanggil dalam menginisiasi komunitas literasi di pelbagai tempat, hadir dan terlibat menjadi bagian dari pengembangan budaya baca. Partisipasi aktif dari elemen masyarakat ini membuktikan bahwa kepedulian terkait budaya baca bukan hanya menjadi milik pemerintah semata.Sinergi antara pemerintah dan masyarakat telah terwujud.

Secara etimologis, literasi diambil dari bahasa latin “literatus” yang berarti orang yang belajar. Dengan demikian, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk pembelajar, maka literasi sangat melekat dengan kemampuan manusia dalam menemu-kenali ilmu yang ada di sekitarnya. Menurut Unesco 1 , pemahaman seseorang mengenai makna literasi sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan pengalaman.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa entitas literasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia hadir atas pengaruh dari pelbagai institusi sosial yang melingkupinya.

Jika menggali dari sisi istilah, maka akan ditemukan beberapa kata yang berdekatan yaitu literacy (literasi), literary, literature/ litere(literatur) bahkan letter (huruf/ abjad). Terlepas dari istilah-istilah yang muncul tersebut dan pasti akan berkembang sesuai dengan definisi yang dianut, potensi benang merah dari semua itu menukik pada aktivitas membaca dan menulis.

Dengan demikian, konsep literasi bermula pada dua keterampilan berbahasa tersebut (selain dua keterampilan berbahasa lainnya yaitu menyimak dan berbicara), sehingga apapun pengembangan definisi literasi, maka ia tidak bisa melepaskan diri dari aktivitas manusia sebagai makhluk pembelajar.

Apa lagi jika merunut pada sejarah dijadikannya tanggal 8 September sebagai International Literacy Day yang didasari dari konferensi Tingkat menteri negara-negara anggota PBB pada tanggal 17 november 1965 di Teheran, Iran. Waktu itu hampir 2/3 masyarakat dunia buta huruf sehingga momentum tersebut menjadi vocal point di dalam mengingatkan dunia mengenai persoalan ini.

Jauh sebelum munculnya kesepakatan dari konferensi tersebut, kesadaran Indonesia sebagai sebuah bangsa yangmencita-citakan warganya literat sudah mulai diwacanakan oleh Soekarno.

Pada tahun 1948, Pemberantasan Buta Aksara (PBA) dalam skala besar dilaksanakan di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian pada tahun 1960, Presiden mengeluarkan mandat yang disebut “Komando Presiden” untuk memberantas buta aksara sampai akhir tahun 1964.

Kebijakan Pemberantasan Buta Aksara tetap dilanjutkan walapun pemerintahan beralih ke tangan Presiden Soeharto dengan pelbagai model seperti Pemberantasan Buta Huruf fungsional hingga program Paket A yang dianggap berhasil oleh Unesco sehingga Presiden Soeharto dianugerahi “Aviciena Award”

Pada saat itu, pemerintah berupaya keras agar masyarakat yang sudah “melek huruf” agar tidak kembali buta aksara. Ketersediaan akses bacaan bisa mengakibatkan masyarakat kembali buta aksara.

Atas dasar itu, pada tahun 1992, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, Kemdikbud, membuat kebijakan dengan menyediakan Taman Bacaan masyarakat di pelbagai daerah, terutama di pelosok desa yang padat buta aksara.

Namun seperti yang diungkapkan di dalam penelitian Haklev (2008: 19) penyelenggaraan TBM hanya dibuat sebagai program jangka pendek dan tidak pernah dibuat menjadi pendukung program jangka panjang. Koleksi-koleksinya difokuskan pada buku-buku mengenai Pancasila, doktrin pemerintah dan propaganda politik Orde Baru, yang membuat TBM tidak menarik bagi masyarakat setempat dan tidak mendapatkan dukungan dari mereka. 

Seiring runtuhnya Orde Baru dan berkembangnya semangat pembaharuan, sejumlah masyarakat kelas menengah, LSM, anak-anak muda, intelektual kampus dan mahasiswa yang berada di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta dan Jogjakarta kemudian mendirikan Taman Bacaan yang lebih independen yang selanjutnya berkembang menjadi sebuah gerakan literasi hingga saat ini ketika pemerintah dianggap belum optimal dengan pengembangan budaya baca.

Baca Juga:

Miris!! Inilah Kondisi Literasi Indonesia (Essai dan Pembahasan)

Pengertian, Ciri, Struktur dan Jenis, Beserta Contoh Karangan Eksposisi

Taman bacaan/ Komunitas Literasi yang digagas ini tidak hanya menyediakan bahan bacaan untuk dibaca secara gratis. Taman Bacaan sudah bermetamorfosis menjadi learning center, yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan seperti bedah buku, pelatihan menulis, dan pelatihan soft skills lainnya. 

Pengembangan budaya baca mulai direformulasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada sekitar tahun 2008 dengan didirikannya Sub-Direktorat Budaya Baca di bawah Direktorat Pendidikan Masyarakat. Fungsi dari Subdit Budaya Baca salah satunya adalah membina Taman Bacaan Masyarakat yang sempat tidak terlalu banyak diurus lagi oleh Pemerintah.

Kehadiran subdirektorat ini awalnya membawa angin segar bagi para pengelola TBM di Indonesia. Pembinaan yang dilakukan tidak hanya memberi stimulan berupa bantuan bagi lembaga TBM tetapi ikut melakukan pemberdayaan bagi para pengelolanya.

Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama. Perubahan SOTK yang awalnya subdirektorat turun menjadi seleval “seksi”. Walaupun demikian, beberapa terobosan seperti “Gerakan Indonesia Membaca” pada tahun 2015 yang di dalamnya terdapat program “Kampung Literasi” cukup menjadi daya tarik dalam pengembangan budaya baca di Indonesia dan masih bertahan hingga kini. 

Pertanyaan selanjutnya, mengapa literasi menjadi tren baik di kalangan pemerintah, institusi formal hingga komunitas? Bagi Indonesia yang hingga kini masih dilabeli sebagai negara berkembang, urusan literasi (dengan definisi yang lebih general) belumlah usai. Indonesia masih dibayang-bayangi oleh kemampuan literasi yang rendah, walaupun banyak yang menyangsikan temuan ini. 

Menurut data Unesco, pada tahun 2012, minat membaca masyarakat Indonesia hanyalah 0,001. Itu artinya dari 1000 penduduk, hanya 1 orang yang mau membaca dengan serius. Pada pemeringkatan ;ainnya, menurut data World’s Most Literate Nations, yang disusun oleh Central Connecticut State University tahun 2016, Indonesia berada pada peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti.

Indonesia hanya satu peringkat lebih baik dari Botswana, sebuah Negara miskin di kawasan selatan Afrika. Aspek yang diuji antara lain perpustakaan, Koran, input sistem pendidikan, output sistem pendidikan, dan ketersediaan komputer.

Semangat untuk urusan akses media internet, Indonesia justru masuk dalam peringkat ke-6 besar sebagai pengguna internet terbesar setelah Cina, Amerika serikat, India, Brazil dan Jepang. 2 Problematika yang dilematis seperti inilah yang sekarang ini terjadi di Indonesia.

Jika lebih dari 83,7 juta masyarakat Indonesia mengakses internet pada tahun 2014, dan menurut perkiraan e-Marketer pada tahun 2017 meningkat mencapai 112 juta orang dan diprediksi mengalahkan Jepang.

Pertanyaannya digunakan untuk apakah masyarakat Indonesia ketika mengakses internet? Jawabannya media sosial. Masyarakat Indonesia menempati rangking ke-2 di dunia setelah Amerika serikat. Fenomena anomali ini mengharuskan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang lebih strategis.

Dalam konsep budaya membaca, setidaknya ada tiga pengelompokkan yaitu iliterat, aliterat dan literat. Iliterat adalah masyarakat yang sama sekali tidak mengenal dunia baca-tulis. Aliterat adalah masyarakat yang sudah terbebas dari buta aksara. Mereka bisa membaca dan menulis tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaannya.

Sementara kelompok yang ketiga adalah masyarakat literat yaitu masyarakat yang sudah menjadikan membaca dan menulis terfungsikan dan menjadikannya sebagai sebuah kebudayaan. Jika melihat pengelompokkan tersebut, masyarakat Indonesia, kendati masuk dalam peringkat ke-2 di dunia yang menggunakan Facebook, masih dianggap menjadi bagian masyarakat yang aliterat karena secara konsep dan karakteristiknya, pengguna media sosial hanya memakai tulisan sebagai alat komunikasi lisan. 

Artinya kendati memakai sarana “letters” tetapi penggunaannya lebih cenderung untuk “lisan”. Dengan demikian, korelasi antara pengguna media sosial dengan budaya baca dianggap tidak terlalu relevan.
Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan kehadiran dari para pegiat literasi yang mendirikan komunitas literasi seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Kegiatan literasi yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak tersebut bahkan mendapatkan apresiasi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan mengundang pegiat literasi dan pengelola TBM ke istana Presiden yang jatuh bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2017.
Di dalam sejarah perkembangan literasi di Indonesia, baru kali ini seorang Presiden mengapresiasi langsung kerja-kerja literer yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Dengan demikian, entitas para pegiat literasi yang hadir di masyarakat sudah mulai diperhatikan. Salah satu hasil dari pertemuan antara pegiat literasi dengan Presiden adalah difasilitasinya pengiriman buku-buku gratis ke komunias literasi pelosok negeri melalui PT Pos yang anggarannya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

TBM yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat bertujuan untuk memberi kemudahan akses kepada warga masyarakat untuk memperoleh bahan bacaan.

Di samping itu, TBM berperan dalam meningkatkan minat baca, menumbuhkan budaya baca dan cinta buku bagi warga belajar dan masyarakat. Secara khusus TBM dimaksudkan untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara yang antara lain karena kurangnya sarana yang memungkinkan para aksarawan baru dapat memelihara dan meningkatkan kemampuan baca tulisnya.
TBM juga ditujukan untuk memperluas akses dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan layanan pendidikan (Depdiknas, 2008).

TBM memiliki fungsi sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat, sarana hiburan dan pemanfaatan waktu secara efektif dengan memanfaatkan bahan-bahan bacaan dan sumber informasi lain, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan informasi baru guna meningkatkan pengetahuan mereka, sarana informasi berupa buku dan bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan warga belajar dan masyarakat.

Baca Juga: Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Pembentukan Kepribadian Peserta Didik

Direktorat Pendidikan Masyarakat (2009) menyatakan bahwa Taman Bacaan masyarakat adalah sebuah wadah/tempat yang didirikan atau dikelola baik masyarakat maupun pemerintah yang berfungsi sebagai sumber belajar untuk memberikan akses layanan bahan bacaan yang sesuai dan berguna bagi masyarakat sekitar.

Kelompok masyarakat tersebut perlu terus dibina dan dikembangkan kearah terbentuknya masyarakat informasi atau masyarakat yang cerdas.

Mengingat pentingnya perpustakaan umum sebagai perpustakaan masyarakat umum, sehingga UNESCO (United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization), yaitu badan PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) yang bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan) menyatakan “perpustakaan umum sebagai media kehidupan bangsa.”

Di sisi lain, problematika TBM sebagai lembaga atau hanya sekadar program (merujuk Permendikbud 81 tahun 2013) masih menjadi dilema tersendiri.

Di beberapa tempat, Pemerintah Daerah tidak bersedia mengeluarkan Surat Izin Operasional dikarenakan belum adanya acuan regulasi terkait dengan TBM.

Di dalam Permendikbud tersebut, TBM masih dianggap sebagai program yang menjadi pelengkap di Satuan Pendidikan seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sementara di masyarakat, banyak TBM lahir secara independen dan juga menjadi learning society. Kendati demikian, TBM tetap bertahan hingga kini. 

Berdasarkan tabel sebaran yang dilansir pada tahun 2013 di atas oleh Kemdikbud, membuktikan bahwa TBM lebih banyak menyebar di pulau Jawa. Sementara sebaran di provinsi lain masih belum merata. Pada tahun 2019 ini, berdasarkan pendataan yang dilakukan secara partisipatif melalui www.donasibuku.kemdikbud.go.id didapatkan jumlah TBM/ Komunitas Literasi sebanyak 3722 lembaga.

Dengan perkembangan gerakan literasi di masa sekarang, Pemerintah perlu melakukan pendataan ulang mengingat mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk membuat TBM. Di sisi lain, peran pemerintah perlu mengoptimalkan para pegiat literasi dari sisi kapasitas dalam mengelola TBM/ komunitas literasi agar bisa lebih berkembang dari sisi keilmuan dan memahami paradigma terbaru terkait dengan Gerakan Literasi Nasional.

Pembahasan ini diambil sepenuhnya dari Modul pembelajaran, yang disusun oleh salah satu penggiat literasi Indonesia yang juga merupakan Ketua Forum Taman Bacaan masyarakat (Dr. Firman Hadiansyah, S.Pd., M.Hum.) semoga beliau diberikan keberkahan atas ilmu dan semangat yang beliau bagikan.

Daftar Pustaka :

Claudine, salmon. 2005. Sastra Indonesia Awal: Kontribusi Orang Tionghoa.Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta. Depdiknas. 2013. SIKIB. Jakarta.

Haklev, Stian. 2008. Mencerdaskan Bangsa Suatu Pertanyaan fenomena Taman Bacaan di Indonesia. International development Studies: University of Toronto Canada.

Kemdikbud. 2018. Peta Jalan Pengembangan Literasi Masyarakat. Jakarta.Kominfo. “Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia”https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia￾nomor-enam-dunia/0/sorotan_media (diakses tanggal 14 April 2017)

Saryono, Djoko. 2017. Materi Pendukung Literasi Baca-tulis. Kemdikbud: Jakarta.Unesco. 2006. Education for All Global Monitoring Report.://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf (diakses pada tanggal 20 Maret 2019)

Baca Juga: